DJKI Ajak STSRD VISI Ubah Karya Mahasiswa dan Dosen Menjadi Aset Kekayaan Intelektual

10 November 2026

Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) — Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkunjung ke Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (STSRD VISI) untuk sosialisasi Hak Cipta dan Desain Industri. Rombongan terdiri atas Dr. Idris Yushardy, S.H., M.H. (Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda), Maulidya Rahma Dewi, S.Sn. (Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama), dan Iqbal Abudrrahman (Arsiparis). Mereka diterima Ketua STSRD VISI, Wahju Tri Widadijo, M.Sn., bersama ketua jurusan, sekretaris jurusan, jajaran dosen STSRD VISI, Kepala Galeri, dan Kepala Penjaminan Mutu.
Dalam sambutannya, Wahju menyampaikan bahwa tema sosialisasi ini dekat dengan keseharian kampus. Tugas mahasiswa dan karya dosen di STSRD VISI banyak yang berpotensi dilindungi kekayaan intelektual (KI).

Karya tidak berhenti sebagai tugas

Idris membuka paparan dengan pesan agar karya sivitas akademika tidak berhenti sebagai tugas kuliah. Menurutnya, KI selalu berkaitan dengan nilai ekonomi. Karya yang tercatat atau terdaftar dapat dikerjasamakan dengan industri melalui lisensi dan bagi hasil.
Idris juga menyinggung karya-karya yang dipajang di area depan kampus. “Tadi saya lihat itu keren-keren karyanya,” ujarnya. Ia menilai banyak di antaranya sudah berbentuk produk sehingga dapat diajukan sebagai Desain Industri. Ia menambahkan bahwa Desain Industri memiliki bobot angka kredit yang setara dengan Paten Sederhana.

Beda Hak Cipta dan Desain Industri

Dewi menjelaskan perbedaan dua rezim tersebut. Motif, ilustrasi, foto, tipografi, film, dan karya visual lain yang berdiri sendiri masuk ke Hak Cipta. Ketika motif atau gambar itu sudah diterapkan pada produk, misalnya kemasan, kaus, atau tas, karya tersebut masuk ke Desain Industri. Tampilan antarmuka (UI) aplikasi juga dapat didaftarkan sebagai Desain Industri.
Hak Cipta bersifat deklaratif. Karya sudah dilindungi sejak diumumkan, tetapi pencatatan di DJKI memudahkan pembuktian bila terjadi sengketa. Pencatatan dilakukan daring melalui dgip.go.id dan surat pencatatan dapat terbit sekitar sepuluh menit setelah berkas lengkap.
Desain Industri berbeda. Desain harus baru, belum pernah dipublikasikan, dan melewati pemeriksaan substantif sekitar empat bulan. Permohonan memuat tujuh tampak produk dengan latar polos, dan logo atau merek pada produk harus dikaburkan. Perlindungannya berlaku sepuluh tahun dan tidak dapat diperpanjang.
“Jangan di-publish dulu,” pesan Idris kepada para dosen. Desain yang sudah beredar di internet atau dijual dapat dianggap tidak baru lagi. Untuk pameran resmi, tersedia masa tenggang paling lama enam bulan sebelum desain wajib didaftarkan.

Dari wayang kreasi sampai kemasan UMKM

Sesi diskusi berlangsung cair. Lejar, dosen sekaligus perupa, menanyakan cara mendaftarkan puluhan karakter wayang kreasi. Menurut DJKI, setiap karakter diajukan sebagai satu desain. Sebagai perlindungan awal, karakter-karakter itu juga dapat dihimpun dalam katalog yang dicatatkan Hak Ciptanya.
Budi, dosen DKV, menanyakan prototipe kemasan yang dikerjakan mahasiswa bersama UMKM. DJKI menyatakan prototipe dapat didaftarkan selama dapat diproduksi secara konsisten. Untuk kemasan hasil kerja sama dengan Dinas UMKM, mahasiswa tercatat sebagai pendesain dan kampus sebagai pemegang hak. Desain sebaiknya didaftarkan dalam bentuk gambar atau render sebelum produk dijual.
Budi juga berbagi pengalaman. Ilustrasi digitalnya tentang dongeng Kancil dan Buaya, yang sudah ia catatkan Hak Ciptanya sejak 2021, ia temukan di sebuah buku pelajaran Bahasa Jawa tanpa izin. Perwakilan Kanwil Kementerian Hukum DIY menjelaskan alur penanganannya: somasi, lalu pengaduan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kanwil, dengan opsi mediasi oleh mediator KI.

AI sebagai alat, bukan pencipta

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) turut dibahas. Menurut DJKI, undang-undang yang berlaku belum mengatur AI secara tegas. Rancangan undang-undang yang sedang dibahas mengarah pada prinsip bahwa karya yang dihasilkan AI secara otonom tidak diakui sebagai ciptaan. Sebaliknya, AI yang dipakai sebagai alat bantu masih dimungkinkan, disertai pernyataan dan dokumentasi proses.
Praktik di mata kuliah Ilustrasi Digital STSRD VISI menjadi contoh. Mahasiswa membuat sketsa adegan kunci secara manual, sedangkan AI hanya opsional pada tahap akhir. Melihat contoh proses itu, Idris menilai porsi kerja manusianya dominan sehingga karya tersebut dapat dilindungi Hak Cipta. Ia bahkan menyarankan agar ilustrasi itu dikembangkan menjadi komik, dan menyatakan DJKI siap menjembatani karya yang potensial dengan mitra industri seperti Perusahaan Film Negara.
Kunjungan ini menjadi bekal bagi STSRD VISI untuk menata pencatatan dan pendaftaran KI atas karya mahasiswa dan dosen. Panduan lengkap Hak Cipta dan Desain Industri dapat diakses di dgip.go.id.